Indonesia secara resmi akan membuat aturan baru bagi pelaku ekspor Crude Palm Oil (CPO). Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang pemungutan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) telah final dan tinggal menunggu peresmian dari Presiden Joko Widodo. Luhut Binsar Pandjaitan selaku Kepala Staf Kepresidenan pun mengkonfirmasi bahwasaannya penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) saat ini telah berada di kantor kepresidenan dan akan ditandantangani Jokowi setelah sejumlah persoalan teknis diselesaikan.

“Saya kira (penandatanganan draf) hanya tinggal masalah pengurusan teknis dari masalah Keppres-nya. Presiden saya kira sudah setuju, semua sudah setuju, tidak ada masalah,” jelasnya saat pelantikan pengurus GAPKI 2015-2018, Selasa (28/4).

Namun, luhut sendiri hingga saat ini belum mengetahui secara detail terkait permasalahan-permasalahan teknis terkait CPO ini, sehingga membuat regulasi terkait pungutan CPO tak kunjung ditandatangani. Padahal, seperti diketahui, hampir setiap pekan pemerintah menyampaikan akan segera menandatangani draf beleid itu.

Luhut menyampaikan belum memastikan kapan regulasi tersebut akan segera diberlakukan. Dirinya menyampaikan bahwa implementasi pungutan ekspor sawit atau CPO Supporting Funding (CSF) harus segera direalisasikan mengingat diprediksikan dapat meningkatkan harga kelapa sawit serta mengurangi ketergantungan domestik terhadap impor bahan bakar minyak yang kini mencapai titil 850.000 per barel per hari.

“Saya harap dapat diteken bulan ini, kita harap tidak terlalu lama. Kita juga harus melihat peraturan-peraturan itu jangan sampai ada yang salah. Semoga bulan Mei sudah jalan,” katanya.

Dia memastikan implementasi CSF tidak akan tertunda. Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyampaikan poin terpenting dari pungutan ekspor tersebut adalah kejelasan regulasi. Dengan adanya pungutan ini, dimaksudkan agar harga CPO yang selama ini terbilang rendah dapat ditingkatkan kembali sehingga menguntungkan bagi semua pihak yang menjalankan bisnis kelapa sawit.

Seperti PT Triputra Agro Persada yang merupakan eksportir CPO, nantinya pihak perusahaan juga akan terkena imbas positif dari regulasi yang tinggal menunggu peresmian tersebut dan dijalankan setelah Keputusan Presiden dikeluarkan oleh pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *