Indonesian Sustainable on Palm Oil (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Namun sayangnya pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) ISPO sendiri pada praktiknya melibatkan United Kingdom Climate Change (UKCC). Hal ini tentunya sebuah tindakan yang tak dapat ditolerir. Kehadiran UKCC berpotensi melanggar kedaulatan Negara, hal terebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute ( PASPI), Tungkot Sipayung dan Anggota komisi IV DPR Firman Subagyo ketika dimintai pendapat di Jakarta.

Tungkot pun menyampaikan, penyusunan Perpres sebagai payung hukum ISPO seharusnya hanya melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) Indonesia. “Dengan alasan apapun, termasuk tujuan penguatan ISPO, pihak asing tidak dibenarkan ikut, apalagi melakukan intervensi kebijakan,” kata Tungkot.

“Kehadiran UKCC di forum itu justru mempertontonkan ketidakpatutan pihak asing terhadap kebijakan pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia,” kata Tungkot.

Dilihat dari segi sisi hukum pun seharusnya pihak asing menyadari betul bahwa Perpres adalah kebijakan Negara dan bukan menyusun standar baku mutu. “Kalau pertemuan itu untuk menyusun standar baku mutu, boleh-boleh saja asing hadir dan melakukan intervensi,” katanya.

Tungkot pun mengusulkan untuk masukan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan transparansi seharusnya dapat dikomunikasikan oleh pihak asing melalui seminar serta forum-forum diskusi. “Itupun harus beretika dan tanpa ada unsur pemaksaan kehendak,” kata dia.

“Sama dengan kebijakan di sektor lain, aspek HAM tidak perlu masuk dalam kriteria ISPO. Hal itu sudah diratifikasi dalam UU. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang peduli dengan persoalan HAM,“ ujarnya.

Tungkot pun menanggapi terkait usulan UKCC terkait penerapan HAP dalam ISPO tersebut. Dengan adanya HAM didalam ISPO, Tongkot mensinyalir adanya niatan pihak asing untuk menjegal pertumbuhan kelapa sawit Indonesia.

Sebaliknya Eropa perlu mengintropeksi diri karena punya sejarah kelam soal HAM. Perkebunan sawit, kata Tungkot juga punya transparansi dalam setiap aspek kegiatannya yang diawasi lembaga pemerintah. Kebijakan sawit di Indonesia bukan hanya ISPO. Ada banyak kebijakan lain yang saling terkait. Harga TBS misalnya ditetapkan pihak provinsi. Jadi tidak dimonopoli satu kelompok.

Indonesia punya banyak persyaratan terkait standar mutu. Untuk pangan pengawasannya dilakukan BPOM. Untuk pupuk, benih dan pestisida pengawasan dilakukan kementerian pertanian Kita juga punya standar Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang diatur Kementerian Ketenagakerjaan.

“Jadi transparansi seperti apa lagi yang mau mereka dituntut. Ini hanya akal-akalan asing supaya bisa mengatur sawit Indonesia.”

Sementara Firman Subagyo mengingatkan, sejak awalnya, seharusnya pemerintah sudah punya sikap tegas terhadap maraknya intervensi asing di sektor sawit.

“Intervensi asing pada penyusunan Perpres ISPO harusnya bisa menjadi pembelajaran terakhir dan tidak terulang kembali. Ketegasan pemerintah membela sawit Indonesia harus menjadi sikap bersama agar kasus itu tidak berulang,” kata Firman.

Firman mengingatkan, di semua negara perlindungan terhadap komoditas strategis merupakan hal yang lumrah. “Di Negara manapun, tidak pernah ada kebijakan yang membiarkan pihak luar mencampuri regulasi komoditas unggulannya.”

PT Triputra Agro Persada sendiri telah memiliki sertifikasi ISPO tersebut, itu artinya pihak korporasi telah menjalankan aturan seperti yang tertuang dalam prinsip ISPO sebagai berikut :

  • Tersedia SOP/ Instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru kelapa sawit.
  • Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan.
  • Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan AMDAL.
  • Lahan tidak dapat ditanami dengan kemiringan < 30%, lahan gambut dengan kedalaman < 3 meter dan hamparan lebih dari 70%; lahan adat, sumber air, situs sejarah dan sebagainya tetap dijaga kelestariaanya.
  • Untuk pembukaan lahan gambut hanya dilakukan pada lahan kawasan budidaya dengan ketebalan gambut 3 meter, kematangan saprik (matang) dan hemik (setengah matang) dan di bawah gambut bukan merupakan lapisan pasir kuarsa atau lapisan tanah sulfat asam serta mengatur drainase untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
  • Khusus untuk lahan gambut harus dibangun sistem tata air (water management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Pembuatan sarana jalan, terasering, rorak, penanaman tanaman penutup tanah dalam rangka konservasi lahan.
  • Tersedianya rencana kerja tahunan (RKT) pembukaan lahan baru.
  • Kegiatan pembukaan secara terdokumentasi (dan pernyataan pelaku usaha bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa bahan bakar).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *