Lahan gambut sering kali menjadi momok menakutkan bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan cerita yang berkembang di masyarakat bahwa lahan gambut selalu identik dengan kerusakan dan kebakaran hutan. Bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut juga ikut terkena imbasnya. Mereka dituding sebagai penyebab pemicu api tersebut. Oleh karenanya lahan gambut hingga saat ini dilarang untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Namun cerita berbeda datang dari Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat. Hampir seluruh lahan perkebunan kelapa sawit di kampung tersebut adalah lahan gambut. Hasil dari perkebunannya pun terbilang tinggi, yakni dapat menghasilkan 23 ton sawit per hektar per tahun.

“Di awal pembukaan, kebun plasma diperuntukan kepada 1500 kepala keluarga. Selain itu, dialokasikan juga tempat pemukiman supaya tidak jauh dari kebun,” ujar Heri Susanto. Petani plasma yang juga Ketua KUD Panji Rukun SP-2.

Masing-masing kepala keluarga mendapatkan lahan di atas gambut saat pertama kali datang dengan luas dua hektar yang dapat digunakan untuk perkebunan plasma. Areal perumahan seluas 0,5 hektar. “Kala itu, tanah gambut dipakai untuk sawit karena tidak ada alternatif lain. Faktor lainya, Kami mesti memenuhi keburuhan sehari-hari,” kata Heri.

“Teknis berbekal pengalaman di lapangan. Tidak pernah tahu teori. Kami coba terapkan perawatan (kebun) di lapangan,” ujar jarno yang juga menjabat ketua KUD Karya Maju SP-1.

Berdasarkan data, rata-rata produksi TBS di tahun 2014 adalah sebanyak 23,5 ton per hektar pertahun dan tahun 2015 meningkat menjadi 24,1 ton per hektar per tahun. Sempat turun menjadi 23,4 ton per hektar per tahun pada 2016. Rata-rata produksi ini berasal dari hasil produksi empat KUD yang berada di Desa Teluk Panji yaitu KUD Karya Maju-SP.1, KUD Panji Rukun-SP.2, KUD Sentosa-SP.3, dan KUD Suhur Makmur-SP.4

Heri pun menyebutkan, lahan gambut yang tadinya dinilai bernilai ekonomi rendah, nyatanya mampu menghasilkan sawit dengan jumlah produktivitas cukup tinggi. Nilai tersebut berkisar Rp 150 juta per hektar. Pendapatan petani pun bervariasi mulai Rp 66 juta hingga Rp 92 juta dalam setahun.

Namun beberapa petani kelapa sawit lahan gambut pun mengaku menyayangkan kurangnya perhatian Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Dari dinas dinas perkebunan paling hanya promosi bibit. Tapi buat apa? Kita sudah mandiri. Kita sudah memiliki koprasi sendiri. Kita mengajukan ke pemerintah kalau ada pendidikan-pendidikan masalah sawit tolong kita dipanggil. Kami siap mandiri makanya kami sangat ingin berjumpa dengan pak presiden terhadap masalah ini” tutur Jarno.

Petani lahan gambut pun mendesak pemerintah untuk segera merevisi aturan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut karena berpotensi menggangu kemandirian ekonomi nasional akibat berkurangnya luasan perkebunan sawit rakyat yang telah ada ratusan tahun lalau.

Apkasindo melalui Sekjennya pun membuka suara. Pembentukan Peraturan Menteri (Permen) yang terbilang kontroversial tersebut menimbulkan efek domino yang berakhir dengan rusaknya tatanan “Ini permen paling emosional karena tidak menunjukan keberpihakan terhadap rakyat,” kata Asmar. Saat ini perkebunan sawit di Sumatra Utara telah berkembang. Ada fasilitas jalan yang memadai diseluruh pelosok hingga hasil panen terjamin kialitasnya.” Ini merupakan bagian keberhasilan dari program petani rakyat yang perlu di apresiasi,” kata Asmar.

Perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas utama di Indonesia memang memerlukan kepedulian terhadap lingkungan secara menyeluruh. Efek domino dari keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun seharusnya memiliki keberpihakan kepada petani kelapa sawit. Namun sayangnya hanya pihak-pihak swasta saja yang memiliki kepedulian terhadap hal ini. Salah satunya adalah PT Triputra Agro Persada melalui anak perusahaan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar yang juga mengembangkan perkebunan di lahan gambut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *