Pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia nyatanya bukan hanya dikuasai oleh korporasi-korporasi besar namun juga turut serta melibatkan petani-petani  kecil. Setidaknya 37% hingga 42% perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh perkebunan swadaya. Sedangkan luas perkebunan yang dikelola oleh perkebunan swadaya hampir 50% dari total lahan perkebunan yang ada di Indonesia. Namun sayangnya beberapa pihak masih belum melihat pentingnya peran perkebunan swadaya di Indonesia. Pihak-pihak tersebut pun masih menganggap perkebunan swadaya hanya sebagai komplementer alias pelengkap dalam rantai bisnis kelapa sawit.

Di Jambi sendiri luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya setidaknya mencapai 662,846 hektar dari total 1,1 juta hektar lahan secara luas keseluruhan pekebunan kelapa sawit yang ada. Petani swadaya di Jambi sendiri tercatat mencapai 125 ribu orang. Data tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran perkebunan swadaya kelapa sawit. Tapi bagaimana situasi dan kondisi nyata di tingkat lapangan?

Belum lama ini beberapa yayasan seperti Yayasan SETARA Jambi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Perkumpukan Sawit Watch, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Simpul Layanan Pemetaan Pastisipatif (SLPP) Jambi melakukan Studi terkait Kondisi Petani Swadaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diadakan di 24 Desa di 3 Kabupaten di Provinsi Jambi. Studi ini dilaksanakan selama 12 bulan yang meliputi pengambilan data, pengolahan data serta verifikasi data dan finalisasi akhir.

Data hasil studi tersebut menghasilkan fakta bahwa kebun-kebun kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya yang terletak dalam kawasan hutan jumlahnya cukup besar. Luasnya setidaknya mencapai 8.495 hektar dengan jumlah pengelola atau petani mencapai 1.385 kepala keluarga. Namun yang menjadi permasalahan adalah para petani ini mengalami kerentanan lantaran perkebunan kelapa sawit ini tdak diperbolehkan ditanam dalam kawasan hutan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Yayasan SEARA Jambi bersama Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Perkumpulan Sawit Watch, JKPP dan SLPP Jambi mengadakan Dialog Publik mengenai hasil Studi dan Usulan Skema Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial. Dimana diharapkan dalam dialog tersebut dapat menghasilkan jalan keluar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dari putaran diskusi pun disepakati untuk mempergunakan Kebijakan Pertanahan Negara melalui skema Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS).

PT Triputra Agro Persada pun turut serta berpartisipasi untuk mengembangkan pertanian swadaya melalui misi social responsibility berupa peremajaan tanaman kelapa sawit. Peremajaan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat berupa meningkatnya produktivitas kelapa sawit perkebunan swadaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *